Prabowo Khianati Dasa Sila Bandung

 Pada Peringatan 71 tahun Dasa Sila Bandung,  aktivis ’98  jaringan lintas kota Bandung merefleksikan politik bebas aktif yang diwujudkan oleh para Founding Fathers dengan menggagas Konferensi Asia Afrika pada 18-25 April 1955 yang menghasilkan Dasa Sila Bandung.

 Gaung Dasa Sila menguncang blok politik dunia di masa itu dan masih tetap relevan dengan kondisi gepolitik di masa ini. 

Karena itu, para aktivis 98 menyatakan bahwa Rezim Pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengkhianati Dasa Sila Bandung dan Pembukaan UUD 1945!

  Hal ini menurut Presidium aktivis 98 Surya Wijaya, karena aktivis 98 sangat menghormati isi Dasa Sila, yakni Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB serta kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
  Selain juga mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil  dan Tidak melakukan intervensi atau campur tangan Idalam soalan-soalan dalam negeri negara lain 
 Lahirnya Dasa Sila Bandung adalah momentum bersejarah Konferensi Asia-Afrika 1955, yang digagas oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu di usianya yang telah mencapai 71 tahun, seharusnya bangsa Indonesia mampu mempertegas untuk berada di ambang transformasi strategis yang menuntut konsistensi terhadap prinsip kedaulatan, keadilan, dan kerja sama antarbangsa.

 Dalam presscon Minggu 19 April 2026 di sebuah rumah makan, ​ Aktivis ’98 menilai struktur ekonomi Indonesia masih terjebak dalam pola "kapitalisme rente" yang berakar pada desain kebijakan eksternal masa lalu. Ketergantungan terhadap desain kebijakan yang liberalistik—mulai dari privatisasi sektor strategis hingga deregulasi yang menguntungkan pemilik modal—dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemandirian ekonomi.

​Indikator kegagalan sistem ini tercermin dari: ​Indeks Persepsi Korupsi (IPK): Skor yang tertahan di angka 34/100 menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan masih dihantui oleh praktik koruptif. Selain itu, berdasarkan laporan World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2025, indeks penegakan hukum Indonesia masih rendah dengan skor 0,52 menurun dibanding tahun sebelumnya. Dan ​Ketimpangan Struktural: Kebijakan ekonomi yang lebih mengedepankan akumulasi modal elit daripada kesejahteraan kolektif masyarakat luas.

​Sektor hukum dan demokrasi tidak luput dari sorotan. Aktivis ’98 memperingatkan bahwa demokrasi liberal yang bersifat prosedural tanpa penguatan substansi hukum hanya akan melahirkan “tirani mayoritas”. Kondisi di mana kebijakan yang bersifat opresif dapat disahkan atas nama suara terbanyak, namun mencederai hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh Piagam PBB dan Dasa Sila Bandung.

​Peringatan 71 tahun Dasa Sila Bandung ini seharusnya menjadi momentum transformasi strategis. Pemerintah dituntut untuk konsisten:

​Menjaga Jarak Aman dari tarikan kepentingan geopolitik yang mengancam kedaulatan.

​Melakukan Evaluasi Total terhadap kebijakan ekonomi yang bersifat neoliberal agar kembali ke mandat Pasal 33 UUD 1945.

​Memperkuat Penegakan Hukum sebagai fondasi demokrasi, bukan sekadar instrumen kekuasaan.

​”Kita tidak boleh membiarkan Dasa Sila Bandung menjadi fosil sejarah. Ia adalah dokumen hidup yang harus mewarnai setiap kebijakan negara agar Indonesia tetap tegak, berdaulat, dan tidak menjadi objek dalam percaturan global,” tutup Suryawijaya